KabarIndonesia - Seminggu hari peringatan HAM sedunia pada 10 Desember yang lalu, World Acehnese Association (WAA) ingin mengatakan kepada masyarakat di seluruh dunia yang telah hidup demokrasi dan jauh dari kekerasan dan penindasan.
World Acehnese Association (WAA)merupakan satu Persatuan Masyarakat Aceh Sedunia yang merasa punya tanggung jawab besar terhadap bangsa Aceh, sehingga saat ini masih sedang dan dalam proses transformasi dari era konflik ke era damai.
World Acehnese Association (WAA) melihat rakyat Aceh masih menjadi bulan-bulanan Pemerintah RI dan kaki tangannya di Aceh. Korban konflik yang merata di seluruh Aceh yang merupakan salah satu tugas besar pemerintah dalam proses damai masih saja menjadi objek yang terus dipermainkan, sekalipun sudah lahir berbagai badan yang menagani korban konflik seperti BRA dan lainnya yang didukung dana begitu besar namun keefiktifan di lapangan masih kelihatan minim, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya para korban yang kecewa dengan kinerja badan yang bersangkutan.
Tapol/Napol GAM yang masih ditahan Pemerintah Indonesia adalah tindakan yang melanggar inti damai yang berkelanjutan untuk Aceh. Para korban yang teraniaya, yang menimpa kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pelanggar HAM di masa konflik dan berbagai kemusnahan harta yang dialaminya masih belum tertampung sesuai dengan inti damai itu sendiri dan ini merupakan satu sikap pemerintah yang mengecewakan.
Kerapnya tindakan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan Polisi Republik Indonesia yang ditempatkan di Aceh dengan alasan menangani kriminal dan pengambilan pendekatan menembak (menghakimi sebelum tiba di mahkamah) dalam beberapa kasus, merupakan salah satu contoh besar bahwa tindakan Pemerintah RI belum taat sepenuhnya terhadap hukum dan HAM di Aceh, hal ini terlihat sebagai tindakan penciptaan suatu suasana konflik baru di Aceh oleh aparat yang sepatutnya hanya bertugas mengayomi atau melayani rakyat dengan baik.
World Acehnese Association (WAA) meminta simpati dunia internasioanal untuk terus memperhatikan dan membantu proses trarnsisi di Aceh agar berjalan sesuai dengan keinginan rakyat Aceh dan akte damai. Berbagai kelemahan dalam pelaksanaan damai di Aceh disebabkan oleh tidak adanya team kusus yang memantau perjalanan perdamaian selepas AMM mengakhiri tugasnya di Aceh. Sebab itulah perlunya para pengambil kebijakan damai agar membentuk badan kusus yang trasparan, jelas dan bertanggung jawab kepada publik untuk me-manage proses perjalanan damai di Aceh di semua sektor.
World Acehnese Association (WAA) juga memandang perlu segera ada satu pengadilan kusus untuk mengadili para penanggung jawab pelanggaran HAM di Aceh yang telah mengakibatkan tanah kelahiran kami tercabik dan hancur. Pelanggaran HAM yang telah terjadi sejak puluhan tahun lalu di Aceh harus segra dihentikan dan adili mereka yang telah melakukannya.
World Acehnese Association (WAA)
15 Desember 2007
Fjerritslev, Denmark
Tidak ada komentar:
Posting Komentar